Frans Herman Visman: Difference between revisions
(Created page with "Dr. Frans Herman (F.H.) Visman adalah seorang politisi dan birokrat Hindia Belanda. Ia lahir di Olee Lheue, Aceh pada tahun 1888. Dr. F.H. Visman memulai karirnya di pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda pada tahun 1909 sebagai direktur Administrasi dalam negeri. Karirnya dalam pemerintahan terbilang cukup bagus. Pada Februari 1910, ia dipromosikan ke Riau sebagai ''Adspirant Controleur''. Posisi ini tidak bertahan lama sebab pada Juni 1911 ia kembali dipindahkan ke K...") |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Frans Herman Visman (4ki) - 2.24.05.02 0 022-1305.jpg|thumb|368x368px|Frans Herman Visman (4ki) - 2.24.05.02 0 022-1305]] | |||
Dr. Frans Herman (F.H.) Visman adalah seorang politisi dan birokrat Hindia Belanda. Ia lahir di Olee Lheue, Aceh pada tahun 1888. Dr. F.H. Visman memulai karirnya di pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda pada tahun 1909 sebagai direktur Administrasi dalam negeri. Karirnya dalam pemerintahan terbilang cukup bagus. Pada Februari 1910, ia dipromosikan ke Riau sebagai ''Adspirant Controleur''. Posisi ini tidak bertahan lama sebab pada Juni 1911 ia kembali dipindahkan ke Kalimantan Tenggara sebagai Kontrolir. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan lagi ke Ternate dengan jabatan yang sama pada 1914. Pada 1918 karir Dr. Visman menanjak lagi, ia diangkat menjadi Sekretaris Residen di Bengkulu. | Dr. Frans Herman (F.H.) Visman adalah seorang politisi dan birokrat Hindia Belanda. Ia lahir di Olee Lheue, Aceh pada tahun 1888. Dr. F.H. Visman memulai karirnya di pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda pada tahun 1909 sebagai direktur Administrasi dalam negeri. Karirnya dalam pemerintahan terbilang cukup bagus. Pada Februari 1910, ia dipromosikan ke Riau sebagai ''Adspirant Controleur''. Posisi ini tidak bertahan lama sebab pada Juni 1911 ia kembali dipindahkan ke Kalimantan Tenggara sebagai Kontrolir. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan lagi ke Ternate dengan jabatan yang sama pada 1914. Pada 1918 karir Dr. Visman menanjak lagi, ia diangkat menjadi Sekretaris Residen di Bengkulu. | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
Pada Desember tahun 1928, Dr. F.H. Visman diangkat sebagai wakil administrasi pemerintah urusan reformasi administratif. Pada 1931, Visman sempat kembali di Belanda dan menghabiskan masa cuti yang agak lama sembari menunggu penugasannya kembali kembali ke Hindia Belanda. Setahun kemudian, pada Mei 1932, Visman akhirnya diangkat menjadi Residen Manado. Pada tahun 1935 Visman dipindahkan lagi, kali ini ia menjabat sebagai Komisaris Pemerintah untuk Reformasi Administrasi. Pada tahun 1936 Visman kemudian diangkat sebagai Dewan Hindia (''Raad van Nederlandsch-Indië''), sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penasihat Gubernur Jenderal (''Soerabaiasch Handelsblad'', 1 Juni 1936). | Pada Desember tahun 1928, Dr. F.H. Visman diangkat sebagai wakil administrasi pemerintah urusan reformasi administratif. Pada 1931, Visman sempat kembali di Belanda dan menghabiskan masa cuti yang agak lama sembari menunggu penugasannya kembali kembali ke Hindia Belanda. Setahun kemudian, pada Mei 1932, Visman akhirnya diangkat menjadi Residen Manado. Pada tahun 1935 Visman dipindahkan lagi, kali ini ia menjabat sebagai Komisaris Pemerintah untuk Reformasi Administrasi. Pada tahun 1936 Visman kemudian diangkat sebagai Dewan Hindia (''Raad van Nederlandsch-Indië''), sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penasihat Gubernur Jenderal (''Soerabaiasch Handelsblad'', 1 Juni 1936). | ||
Pada 14 September 1940, Dr. Visman ditunjuk untuk mengetuai sebuah komisi yang disebut sebagai komisi Visman. Anggota komisi ini adalah Mr. K.L.J. En-thoven, Dr. Mr. T.S.G. Mulia, Mr. Jr. Ong Swan Yoe, Mr. Supomo, dan Prof. Dr. W.P. Wertheim. Adapun sekretaris komisi tersebut adalah Mr. P. Eijssen dan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. Komisi yang dibentuk pada 14 September 1940 ini sebagai respon atas aksi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang mengkampanyekan Indonesia Berparlemen. Komisi Visman bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan dan hal apa saja yang menjadi keinginan dari bangsa Indonesia. Pembentukan komisi ini tidak mendapatkan sambutan dari banyak anggota ''Volksraad'' terutama dari GAPI (Poesponegoro dkk., 1984: 239). | Pada 14 September 1940, Dr. Visman ditunjuk untuk mengetuai sebuah komisi yang disebut sebagai komisi Visman. Anggota komisi ini adalah Mr. K.L.J. En-thoven, Dr. Mr. T.S.G. Mulia, Mr. Jr. Ong Swan Yoe, Mr. Supomo, dan Prof. Dr. W.P. Wertheim. Adapun sekretaris komisi tersebut adalah Mr. P. Eijssen dan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. Komisi yang dibentuk pada 14 September 1940 ini sebagai respon atas aksi [[Gabungan Politik Indonesia|Gabungan Politik Indonesia (GAPI)]] yang mengkampanyekan Indonesia Berparlemen. Komisi Visman bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan dan hal apa saja yang menjadi keinginan dari bangsa Indonesia. Pembentukan komisi ini tidak mendapatkan sambutan dari banyak anggota ''Volksraad'' terutama dari GAPI (Poesponegoro dkk., 1984: 239). | ||
Pada 31 Januari 1941, Komisi Visman mengundang GAPI untuk bertukar pikiran pikiran (''De Sumatra Post'', 17 Desember 1940). Dalam pertemuan itu GAPI diberikan kesempatan untuk menjelaskan gagasan tentang Indonesia berparlemen. Dalam pertemuan itu Abikoesno sebagai perwakilan GAPI menyerahkan sebuah memorandum tentang rancangan dan susunan parlemen yang dicita-citakan GAPI. Memorandum tersebut telah ditandatangani oleh 21.047 orang serta 246 perkumpulan. (Pringgodigdo 1991: 147-148) | Pada 31 Januari 1941, Komisi Visman mengundang [[Gabungan Politik Indonesia|GAPI]] untuk bertukar pikiran pikiran (''De Sumatra Post'', 17 Desember 1940). Dalam pertemuan itu GAPI diberikan kesempatan untuk menjelaskan gagasan tentang Indonesia berparlemen. Dalam pertemuan itu Abikoesno sebagai perwakilan GAPI menyerahkan sebuah memorandum tentang rancangan dan susunan parlemen yang dicita-citakan GAPI. Memorandum tersebut telah ditandatangani oleh 21.047 orang serta 246 perkumpulan. (Pringgodigdo 1991: 147-148) | ||
Sayangnya, komisi yang juga disebut sebagai “Komisie Orang2 jang Tjakap” itu oleh kaum Nasionalis dianggap tidak efektif dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan (Pandji Islam, 21 Oktober 1940). Anggapan ini terbukti, karena komisi yang mulai bekerja pada bulan November 1940 itu sangat lamban dan baru mengeluarkan laporan pada 1942 sesaat sebelum Jepang menguasai Hindia Belanda sehingga laporan tersebut menjadi sia-sia (Pringgodigdo, 1991: 196). | Sayangnya, komisi yang juga disebut sebagai “Komisie Orang2 jang Tjakap” itu oleh kaum Nasionalis dianggap tidak efektif dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan (Pandji Islam, 21 Oktober 1940). Anggapan ini terbukti, karena komisi yang mulai bekerja pada bulan November 1940 itu sangat lamban dan baru mengeluarkan laporan pada 1942 sesaat sebelum Jepang menguasai Hindia Belanda sehingga laporan tersebut menjadi sia-sia (Pringgodigdo, 1991: 196). | ||
Penulis | {{Penulis|Muhamad Mulki Mulyadi Noor|Masyarakat Sejarah Indonesia|Dr. Bondan Kanumoyoso}} | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
Poesponegoro, Marwati Joenoed dkk (1984) ''Sejarah Nasional Indonesia V'', Jakarta: Balai Pustaka. | Poesponegoro, Marwati Joenoed dkk (1984) ''Sejarah Nasional Indonesia V'', Jakarta: Balai Pustaka. | ||
{{Comment}} | |||
[[Category:Tokoh]] | [[Category:Tokoh]] | ||
Latest revision as of 08:08, 15 November 2024
_-_2.24.05.02_0_022-1305.jpg)
Dr. Frans Herman (F.H.) Visman adalah seorang politisi dan birokrat Hindia Belanda. Ia lahir di Olee Lheue, Aceh pada tahun 1888. Dr. F.H. Visman memulai karirnya di pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda pada tahun 1909 sebagai direktur Administrasi dalam negeri. Karirnya dalam pemerintahan terbilang cukup bagus. Pada Februari 1910, ia dipromosikan ke Riau sebagai Adspirant Controleur. Posisi ini tidak bertahan lama sebab pada Juni 1911 ia kembali dipindahkan ke Kalimantan Tenggara sebagai Kontrolir. Tiga tahun kemudian ia dipindahkan lagi ke Ternate dengan jabatan yang sama pada 1914. Pada 1918 karir Dr. Visman menanjak lagi, ia diangkat menjadi Sekretaris Residen di Bengkulu.
Pada tahun 1920, Visman pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Administrasi hingga ia dapat menyelesaikan Master di bidang Ekonomi Negara. Pada 1925, ia kembali ke Hindia Belanda dan diberi jabatan sebagai Asisten Residen yang banyak ditugaskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan sekretariat komisi antar departemen untuk kebijakan kesejahteraan.
Pada Desember tahun 1928, Dr. F.H. Visman diangkat sebagai wakil administrasi pemerintah urusan reformasi administratif. Pada 1931, Visman sempat kembali di Belanda dan menghabiskan masa cuti yang agak lama sembari menunggu penugasannya kembali kembali ke Hindia Belanda. Setahun kemudian, pada Mei 1932, Visman akhirnya diangkat menjadi Residen Manado. Pada tahun 1935 Visman dipindahkan lagi, kali ini ia menjabat sebagai Komisaris Pemerintah untuk Reformasi Administrasi. Pada tahun 1936 Visman kemudian diangkat sebagai Dewan Hindia (Raad van Nederlandsch-Indië), sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penasihat Gubernur Jenderal (Soerabaiasch Handelsblad, 1 Juni 1936).
Pada 14 September 1940, Dr. Visman ditunjuk untuk mengetuai sebuah komisi yang disebut sebagai komisi Visman. Anggota komisi ini adalah Mr. K.L.J. En-thoven, Dr. Mr. T.S.G. Mulia, Mr. Jr. Ong Swan Yoe, Mr. Supomo, dan Prof. Dr. W.P. Wertheim. Adapun sekretaris komisi tersebut adalah Mr. P. Eijssen dan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. Komisi yang dibentuk pada 14 September 1940 ini sebagai respon atas aksi Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang mengkampanyekan Indonesia Berparlemen. Komisi Visman bertugas untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan ketatanegaraan dan hal apa saja yang menjadi keinginan dari bangsa Indonesia. Pembentukan komisi ini tidak mendapatkan sambutan dari banyak anggota Volksraad terutama dari GAPI (Poesponegoro dkk., 1984: 239).
Pada 31 Januari 1941, Komisi Visman mengundang GAPI untuk bertukar pikiran pikiran (De Sumatra Post, 17 Desember 1940). Dalam pertemuan itu GAPI diberikan kesempatan untuk menjelaskan gagasan tentang Indonesia berparlemen. Dalam pertemuan itu Abikoesno sebagai perwakilan GAPI menyerahkan sebuah memorandum tentang rancangan dan susunan parlemen yang dicita-citakan GAPI. Memorandum tersebut telah ditandatangani oleh 21.047 orang serta 246 perkumpulan. (Pringgodigdo 1991: 147-148)
Sayangnya, komisi yang juga disebut sebagai “Komisie Orang2 jang Tjakap” itu oleh kaum Nasionalis dianggap tidak efektif dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan (Pandji Islam, 21 Oktober 1940). Anggapan ini terbukti, karena komisi yang mulai bekerja pada bulan November 1940 itu sangat lamban dan baru mengeluarkan laporan pada 1942 sesaat sebelum Jepang menguasai Hindia Belanda sehingga laporan tersebut menjadi sia-sia (Pringgodigdo, 1991: 196).
Penulis: Muhamad Mulki Mulyadi Noor
Instansi: Masyarakat Sejarah Indonesia
Editor: Dr. Bondan Kanumoyoso
Referensi
“Dr. F.H Visman De Nieuwe Edeler'', Soerabaiiasch handelsblad, 1 Juni 1936.
“De Commisie Visman”, De Sumatra Post, 17 Desember 1940.
“Komisi Visman 1940”, Pandji Islam No. 42, 21 Oktober 1940.
Pringgodigdo, A.K. (1991) Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat
Poesponegoro, Marwati Joenoed dkk (1984) Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Balai Pustaka.