Ambtenaar: Difference between revisions
(Created page with "Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad)...") |
m (Text replacement - "Penulis : Fernanda Prasky Hartono" to "{{Penulis|Fernanda Prasky Hartono|Universitas Gadjah Mada|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}") |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad), Ketua Mahkamah Agung (Hooggerechtshof van Nederlands-Indië), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). | Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (''Raas van Nederlands-Indië''), Ketua Dewan Rakyat ([[Volksraad (Dewan Rakyat)|''Volksraad'']]), Ketua [[Mahkamah Agung]] (''Hooggerechtshof van Nederlands-Indië''), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). | ||
Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (Staatsblad Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan Europesche Bestuur Ambtenaren (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). | Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (''Staatsblad'' Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan ''Europesche Bestuur Ambtenaren'' (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). | ||
Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama Hoofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa OSVIA dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (De Locomotief, 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan. | Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama ''Hoofdenschool'' di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan ''Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren'' pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa [[OSVIA]] dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (''Algemeen Handelsblad'', 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (''De Locomotief'', 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan. | ||
Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12). | Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan ''Inlandsche Bestuur Ambtenaren''. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12). | ||
{{Penulis|Fernanda Prasky Hartono|Universitas Gadjah Mada|Dr. Sri Margana, M.Hum.}} | |||
'''Referensi''' | '''Referensi''' | ||
Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900 (akses online di Delpher.nl). | ''Algemeen Handelsblad'', 19 Oktober 1900 (akses online di Delpher.nl). | ||
Bezemer, T.J., 1921, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. E.J. Brill. | Bezemer, T.J., 1921, ''Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie'', Leiden: N.V. E.J. Brill. | ||
De Locomotief, 27 Agustus 1900 (akses online di Delpher.nl). | ''De Locomotief'', 27 Agustus 1900 (akses online di Delpher.nl). | ||
Deenik, A.C., Zandvoort, G.H.H., Sadikin, R., 1929, Gedenkboek M.O.S.V.I.A. 1879-1929: Uitgegeventer Hersenking van het 50-Jarig Bestaan der Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng, Bandung: N.V. Mij. Vorkink. | Deenik, A.C., Zandvoort, G.H.H., Sadikin, R., 1929, ''Gedenkboek M.O.S.V.I.A. 1879-1929: Uitgegeventer Hersenking van het 50-Jarig Bestaan der Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng'', Bandung: N.V. Mij. Vorkink. | ||
Gonggryp, G.F.E., dkk., 1934, Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij. | Gonggryp, G.F.E., dkk., 1934, ''Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie'', Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij. | ||
Tim Penulis, 2017, Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. | Tim Penulis, 2017, ''Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta'', Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. | ||
{{Comment}} | |||
[[Category:Istilah]] | [[Category:Istilah]] | ||
Latest revision as of 12:37, 10 August 2023
Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad), Ketua Mahkamah Agung (Hooggerechtshof van Nederlands-Indië), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12).
Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (Staatsblad Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan Europesche Bestuur Ambtenaren (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143).
Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama Hoofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa OSVIA dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (De Locomotief, 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.
Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).
Penulis: Fernanda Prasky Hartono
Instansi: Universitas Gadjah Mada
Editor: Dr. Sri Margana, M.Hum.
Referensi
Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900 (akses online di Delpher.nl).
Bezemer, T.J., 1921, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. E.J. Brill.
De Locomotief, 27 Agustus 1900 (akses online di Delpher.nl).
Deenik, A.C., Zandvoort, G.H.H., Sadikin, R., 1929, Gedenkboek M.O.S.V.I.A. 1879-1929: Uitgegeventer Hersenking van het 50-Jarig Bestaan der Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng, Bandung: N.V. Mij. Vorkink.
Gonggryp, G.F.E., dkk., 1934, Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij.
Tim Penulis, 2017, Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.