Sadjarwo Djarwonagoro

Sadjarwo Djarwonagoro. Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional RI, No. Panggil - L.0902

Sadjarwo lahir di Surakarta pada 3 Agustus 1917 sebagai putra ke-9 dari Djayengwirojo, dan meninggal pada 6 Mei 1996. Ada penambahan di belakang nama Sadjarwo, yakni Djarwonagoro, yang diduga terkait dengan penyematan gelar Kanjeng Pangeran Haryo (KPH). Pendidikan formal ditempuh di Surakarta mulai dari Hollandsch-Inlandsche School (lulus 1934) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (setara dengan SMP), lulus tahun 1937, dan menjadi anggota organisasi muhammadiyah Surakarta. Ijazah sekolah lanjutan di Algemene Middelbare School (setara dengan SMA) diperoleh di Yogyakarta pada 1940. Gelar Sarjana Hukum didapatkan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1955.

Karir yang dirintis mulai sebagai pendidik di Sekolah Taman Siswa di Jakarta. Pada tahun 1943, Sadjarwo memperoleh ijazah Pendidikan Pajak Bumi di Jakarta, sehingga pindah bekerja di bidang pajak dari tahun 1943–1947 sebagai kontrolir kantor pajak bumi di Kediri (1943–1946), kontrolir dan kepala kantor pajak bumi di Madiun, kemudian berlanjut di Surakarta sampai tahun 1947. Selama di Madiun, Sadjarwo aktif sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) kota Madiun. Pada tahun 1948, Sadjarwo ditetapkan sebagai anggota Panitia Agraria Yogyakarta yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal mengenai hukum tanah, merancang dasar-dasar hukum tanah, dan merancang perubahan peraturan lama terkait persoalan tanah. Panitia agraria ini berdasarkan Penetapan Presiden 21 Mei 1948 No. 16 Tahun 1948. Situasi politik yang tidak kondusif berakibat Panitia Agraria Yogyakarta kurang maksimal. Ketika kondisi politik membaik pada tahun 1950, Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan pada 19 Maret 1951 dan dibentuk yang baru Panitia Agraria Jakarta berdasarkan penetapan presiden No. 36 Tahun 1951. Sadjarwo saat itu menjabat Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian.

Kepakarannya pada bidang tanah dan pertanian merupakan modal utama dalam keterlibatan politik, dengan mewakili golongan tani sebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Keanggotaan di BP KNIP ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1949 yang berlaku sejak 28 November 1949. Setelah mendapatkan legalitas kelembagaan berdasarkan undang-undang, KNIP melakukan sidang ke-6 pada 6–15 Desember 1949 di Kota Yogyakarta. Karir yang berhubungan dengan pajak pertanahan secara konsisten diteruskan sebagai perwakilan golongan tani di KNIP. Bidang pertanian dan pertanahan mengantarkannya pada jabatan yang dimulai pada tahun 1950.

Jabatan sebagai menteri dimulai pada tahun 1950 sampai 1966 dari kabinet ke kabinet, antara lain Menteri Pertanian (kabinet Halim masa kerja 21 Januari 1950–6 September 1950; Kabinet Ali Sastromijodjo I masa kerja 30 Juli 1953–12 Agustus 1955; Kabinet Djuanda masa kerja 9 April 1957–10 Juli 1959), Menteri Muda Agraria (Kabinet Kerja I masa kerja 10 Juli 1959–18 Februari 1960), Menteri Agraria (Kabinet Kerja II masa kerja 18 Februari 1960–6 Maret 1962), Menteri Pertanian/Agraria (Kabinet Kerja III masa kerja 6 Maret 1962–13 November 1963), Menteri Koordinator Pembangunan Pertanian/Agraria sekaligus menjabat Menteri Pertanian (Kabinet Kerja IV masa kerja 13 November 1963–27 Agustus 1964), Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria sekaligus menjabat Menteri Pertanian (Kabinet Dwikora I masa kerja 27 Agustus 1964–22 Februari 1966), dan Menteri Koordinator Pertanian dan Agraria (Kabinet Dwikora II masa kerja 24 Februari 1966–28 Maret 1966)

Sadjarwo bergabung dengan Perhimpunan Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1957, dan dua tahun berikutnya menggantikan Sunarjo menjabat Menteri Muda Urusan Agraria (1959–1960) pada Kabinet Juanda setelah kembali ke UUD 1945, kemudian berlanjut pada Kabinet Kerja tahun 1960–1962. Selama lebih kurang lima belas tahun kementerian Agraria berdiri sejak muncul pertama kali dalam sistem pemerintahan Indonesia (tahun 1951–966). Perubahan politik setelah era Sukarno yang dikenal sebagai orde baru, karir politik Sadjarwo masih berlanjut sebagai anggota BP MPRS (1966–1972), selanjutnya menjabat sebagai anggota DPR sampai 1 Oktober 1977.

Penulis: Samidi
Instansi: Masyarakat Sejarah Indonesia
Editor: Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum

Referensi

Anonim, t.t. Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Indonesia. t.p

Salim, M. Nasir, Priyatmoko, Heri, dan Suhattanto, Muh. Arif. 2014. Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965. Yogyakarta: STPN Press

Komentar

Komentar

Nama lengkap *

Email *

Komentar *