Kongres Rakyat Indonesia
Pada akhir 1930-an, kondisi politik di Hindia Belanda menyulitkan pergerakan kaum nasionalis untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Hal ini terlihat pada adanya pengkerdilan usaha kemerdekaan oleh partai politik yang dianggap radikal oleh pemerintah kolonial. Jalan alternatif mengharuskan para kaum pergerakan mengambil tindakan “kooperatif” meskipun dengan tujuan yang sama, yaitu cita-cita kemerdekaan. Tindakan pengkerdilan oleh pemerintah kolonial lain diantaranya adalah ditolaknya Petisi Soetardjo. Kejadian ini membuat langkah pergerakan mengambil tindakan penggabungan partai politik yang diinisiasi oleh Moh. Husni Thamrin dengan membentuk GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada Maret 1939. GAPI melakukan langkah politik salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Kongres Rakyat Indonesia (Sudiyo dkk. 1997: 86).
Kongres Rakyat Indonesia diselenggarakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 23 – 25 Desember 1949 di Gedung Permufakatan, Gang Kenari, Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh 99 utusan organisasi nasional dan perkumpulan sekerja. Aksi GAPI yang mengutamakan “Indonesia Berparlemen” terlihat pada tujuan utama kongres ini yang menyuarakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keputusan penting lain yang dihasilkan dari kongres ini adalah sebagai berikut:
- (1) Penyusunan program kerja Kongres Rakyat Indonesia diputuskan kepada perwakilan GAPI, Persatuan Pegawai Negeri, Persatuan Jurnalis Indonesia, dan Istri Indonesia, yang mana GAPI menjadi badan pelaksana.
- (2) Anggota Kongres Rakyat Indonesia adalah perkumpulan dan partai-partai.
- (3) Aksi “Indonesia Berparlemen” diteruskan dan GAPI sebagai pelaksananya .
- (4) Penetapan bendera Indonesia yaitu bendera Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan, dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan (Rudiyanto 2013: 30-31).
Kongres yang diselenggarakan GAPI ini adalah hasil dari suara golongan politik dan non-politik yang mendukung “Indonesia Berparlemen”. Hal ini mendapat respon dari pemerintah Belanda yang menitikberatkan bahwa gagasan “Indonesia Berparlemen” tidak dapat diterima, karena kekuatan ekonomi rakyat Indonesia tidak cukup dan perkumpulan politik Indonesia hanya mewakili sebagian kecil rakyat (Sudiyo dkk. 1997: 87-88). Situasi penolakan ini membuat para peserta kongres untuk mengambil konsekuensi dari aksi “Indonesia Berparlemen”. Meskipun begitu, posisi GAPI masih memberi rasa khawatir kepada pemerintah kolonial apabila melakukan tindakan radikal. Hal ini dapat mengancam eksistensi GAPI yang berujung pada pembekuan organisasi apabila dinilai radikal (Rudiyanto 2013: 32).
Penulis: Syarah Nurul Fazri
Instansi: Universitas Gadjah Mada
Editor: Dr. Sri Margana, M.Hum.
Referensi
Rudiyanto, Natalia Kartika Dewi. 2013. Peranan Gabungan Politik Indonesia Dalam
Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1939-1941. Tugas Akhir. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
Sudiyo, dkk. 1997 (cetakan kedua). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia: Dari
Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan