Sajogyo
Sajogyo, yang dikenal sebagai pakar sosiologi pedesaan, atau Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, lahir di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah pada 21 Mei 1926. Oleh orang tuanya, yaitu pasangan Soewardjo Poerwoatmodjo dan Chamidah, ia diberi nama Sri Kusumo Kampto Utomo. Nama Sajogyo mulai digunakan pada 1968 (Luthfi, 2011: 129).
Pada awal sekolahnya, Sajogyo berpindah-pindah karena mengikuti kepindahan tugas ayahnya. Diawali dari Bandung pada 1934, kemudian HIS di Cepu pada 1935, selanjutnya ke HIS di Barabai, Kalimantan Selatan dan menamatkan HIS di Kediri pada 1939. Setelah satu tahun Sajogyo melanjutkan ke MULO di Kediri, ia berpindah ke MULO di Purwokerto, hingga masa Jepang yang telah berubah menjadi SMP. Setelah tamat dari MULO, Sajogyo melanjutkan ke Sekolah Menengah Tinggi (SMT) di Yogyakarta. Pada 1949, Sajogyo melanjutkan ke Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia, yang kampusnya terletak di Bogor. Lulus dari Universitas Indonesia pada 1955, Sajogyo langsung berkiprah di almamaternya. Pada Oktober 1957 Sajogyo meraih gelar doktor pertanian (Luthfi, 2011: 129-131 dan 135, Sajogyo, 2006: 505, Suratmin 1983: 4-26).
Pada 1963, Sajogyo yang masih menggunakan nama Kampto Utomo diangkat sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UI di Bogor melalui Surat Keputusan Presiden RI tertanggal 31 Juni 1963. Dua tahun sesudahnya, ia diangkat menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor dengan surat pengangkatan tertanggal 23 April 1965. Institut Pertanian Bogor (IPB) terbentuk dari Fakultas Pertanian bersama Fakultas Peternakan dan Kedokteran Hewan Universitas Indonesia yang melepaskan diri pada 1963 (Luthfi, 2011: 138).
Jabatan-jabatan lain yang pernah dipegang Sajogyo antara lain Kepala Pusat Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB (1972-1983); Ketua Pusat Studi Pembangunan IPB (1983-1991); Ketua Badan Pekerja, Proyek Survey Agro Ekonomi di Departemen Pertanian (Bogor/Jakarta, 1964-1972); Anggota Panitia Nasional IpTek, Ketua Kelompok Kebutuhan Dasar Manusia (di bawah Menteri Ristek, 1980-1983); Anggota Dewan Riset Nasional, Ketua Kelompok Kebutuhan Dasar Manusia (di bawah Menteri Ristek, 1983-1994); dan Anggota Kehormatan AIPI-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Seksi Ilmu-ilmu Sosial (1996) (Sajogyo, 2006: 505).
Pikiran-pikirannya tentang pembangunan pedesaan yang selalu memperhatikan lapis terbawah kaum tani, perempuan dan kelembagaan lokal sangat berpengaruh tidak hanya dalam studi sosiologi pedesaan di IPB, tetapi juga di dunia ilmu sosial (pedesaan) Indonesia. Di level kebijakan, perhatiannya tentang Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPKG) diadopsi sebagai kebijakan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Ketika menjadi Rektor IPB, Kampto Utomo melanjutkan program BIMAS SSBM (Bimbingan Massal Swa-Sembada bahan Makanan) yang sebelumnya telah dirintis pada 1963 yang selanjutnya menjadi program pemerintah Orde Baru pada 1968. Keberhasilan proyek penyebaran bibit padi pendek temuan IRRI dan penggunaan pupuk di tiga desa di Kabupaten Karawang mendorong Departemen Pertanian mengambil alih uji coba dari IPB dan menjadikannya proyek nasional. Badan Perencana Masyarakat Kabupaten (Bapemka) yang dirintis Sajogyo dan Tim LPM-IPB bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sukabumi pada 1974 sampai 1978 menjadi cikal bakal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), yang selanjutnya didirikan hampir di seluruh kabupaten di Indonesia. Participatory Action Research (PAR) yang diistilahkan oleh Sajogyo sebagai Kaji Tindak Partisipatif (KTP) banyak menginspirasi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Luthfi, 2011: 140, 150, 174, dan 187). Prof. Dr. Ir. Sajogyo meninggal dunia pada 17 Maret 2012.
Penulis: Asti Kurniawati
Instansi: Universitas Sebelas Maret
Editor: Dr. Farabi Fakih, M.Phil.
Referensi:
Sajogyo (2006) Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
Luthfi Ahmad Nashih (2011) Melacak Sejarah Pemikiran Agraria. Sumbangan Pemikiran Madzab Bogor. Yogyakarta: STPN Press, SAINS dan Pustaka Ifada.
Suratmin (1983) Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.