Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)
PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 16 April 1943. Organisasi ini dipimpin oleh para tokoh yang dikenal sebagai “Empat Serangkai” yakni Sukarno, Muhammad Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan Kiai Hadji Mas Mansoer. Latarbelakang pendirian PETA adalah terdesaknya posisi pertahanan pasukan Jepang oleh Sekutu terutama sejak awal tahun 1943, yang menyebabkan pemerintah pendudukan Jepang memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi bagian dalam angkatan perang Jepang. Upaya ini dilakukan Jepang untuk menggalang dukungan dari rakyat Indonesia melalui propaganda yang bertujuan menarik simpatik rakyat terhadap Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.
Pemerintah Jepang merangkul kaum nasionalis dan kaum intelektual Indonesia dalam pembentukan PUTERA agar mereka mau mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan melawan sekutu. Keberadaan tokoh-tokoh nasional dalam PUTERA akan merebut hati rakyat sehingga dapat mendukung kegiatan-kegiatannya. Selain aktivitas di bidang militer, PUTERA juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. PUTERA berkembang dengan pesat hingga ke daerah-daerah dengan keanggotaan dari berbagai profesi. Berbagai organisasi kemudian bergabung dengan PETA, yaitu Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, Ikatan Sport Indonesia, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.
Empat Serangkai bersikap kooperatif terhadap pemerintah Jepang dengan perhitungan dan pertimbangan politik; dengan bekerjasama mereka akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk mempercepat proses mencapai Indonesia merdeka. Mereka mempergunakan setiap kesempatan untuk memacu semangat nasionalisme dan menggelorakan cita-cita kemerdekaan, serta mempersiapkan rakyat Indonesia baik fisik maupun mental untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Yasmis 2007: 28; Utomo 1995: 202).
Pemimpin nasionalis yang aktif dalam PUTERA menggunakan organisasi tersebut sebagai ujung tombak untuk mengerahkan seluruh potensi rakyat Indonesia. Mereka menghimpun kekuatan massa melalui rapat-rapat raksasa dan kampanye keliling (Suhartono 1994: 128). Para pemimpin PUTERA dari tokoh-tokoh bangsa dapat berkomunikasi dengan leluasa kepada rakyat, sehingga berhasil membentuk mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan dua tahun kemudian.
Pada bulan September 1943, badan tambahan untuk PUTERA dibentuk, yakni Badan Pertimbangan Pusat yang bekerja dan mengambil langkah-langkah menuju pemerintahan mandiri. Signifikansi PUTERA adalah didedikasikan untuk membantu tujuan-tujuan perang Jepang, tetapi sebaliknya ada capaian-capaian dalam mencapai tujuan-tujuan nasionalis jangka panjang. PUTERA tidak hanya membuka jalan, tetapi juga merangsang terjalinnya hubungan antara para pemimpin nasionalis dan rakyat banyak. Suatu hal yang sangat dibatasi oleh pemerintah Kolonial Belanda (Kahin 2013: 152-153).
Pergerakan PUTERA ternyata lebih menguntungkan perjuangan rakyat daripada usaha membantu perang Jepang. Jepang kemudian melihat bahwa PUTERA justru banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional daripada kepentingan Jepang sendiri. Pada bulan Maret 1944, Jepang resmi membubarkan PUTERA dan digantikan dengan Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai).
Penulis: Ida Liana Tanjung
Instansi: Masyarakat Sejarah Indonesia
Editor: Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum
Referensi
Kahin, George McTurnan (2013). Nasionalisme dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu.
Suhartono (1994). Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Utomo, Cahyo Budi Utomo (1995). Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia. Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarang Press.
Yasmis (2007). “Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”. Jurnal Sejarah Lontar. Vol.4, No.2. Juli-Desember.