Abdoel Kareem Pringgodigdo
Abdoel Kareem Pringgodigdo adalah aktivis pergerakan antikolonial dan aktif dalam pergerakan Perhimpunan Indonesia (PI) di negeri Belanda pada awal abad ke-20. Ia lahir di Bojonegoro pada 22 Maret 1906 dan wafat pada tahun 1961. Berasal dari keluarga priyayi Tuban, A.K. Pringgodigdo merupakan adik Abdoel Gaffar Pringgodigdo. Seperti sang kakak, ia juga mendapat kesempatan bersekolah di Universitas Leiden pada bidang Hukum dan Indologi yang diselesaikannya pada 1929 (Departemen Penerangan 1954: 58).
Ketika menjadi mahasiswa, ia juga aktif di Perhimpunan Indonesia. Pada saat Hatta menjadi ketua di tahun 1927, A.K. Pringgodigdo ditunjuk sebagai bendahara. Pada masa ini, PI merupakan organisasi yang sudah semakin mendapat perhatian pemerintah kolonial dan kegiatan-kegiatannya selalu mendapat pengawasan (Ingleson 1993: 76). Akibat keterlibatannya ini, A.K. Pringgodigdo bersama kakaknya dan beberapa mahasiswa lain pernah mendapat peringatan dari pemerintah kolonial beserta ancaman akan dicabut beasiswa dan tidak akan bisa bekerja di pemerintahan sepulang belajar nanti (Ingleson 1993: 79).
Sepulang ke Indonesia di tahun 1931, A.K. Pringgodigdo melanjutkan kegiatan politiknya. Pada bulan Maret dan April di tahun itu dua macam “study club” dibentuk, satu di Batavia dan satu lagi di Bandung, sebagai sebuah respons atas ketidakjelasan arah pergerakan (Mrazek 1994: 77). Keberadaan kelompok ini kemudian menjadi cikal bakal apa yang dinamakan sebagai golongan merdeka yang A.K. Pringgodigdo sendiri menjadi pelopornya. Aktivitas kelompok ini terpusat pada pendidikan, terutama pendidikan politik massa yang luas dan menjadi cikal bakal Pendidikan Nasional Indonesia (Mrazek, 1994: 83). Keterlibatan A.K. Pringgodigdo menunjukkan konsistensi visi gerakannya sejak di Belanda, dan melanjutkan bekerja sama dengan Hatta dan Sjahrir di Indonesia.
Selain terlibat dalam kegiatan politik, A.K. Pringgodigdo tercatat pernah bekerja di Kantor Pusat Statistik, dan kemudian pindah ke Departemen Pengadjaran dan Ibadat di tahun 1930-1941. Memasuki masa Pendudukan Jepang, ia bekerja di Kantor Penasihat yang dimiliki Bung Hatta. Namun Kantor Penasihat miliki Moh. Hatta tersebut tidak bertahan lama di masa Pendudukan Jepang. A.K. Pringgodigdo kembali bekerja di Kantor Statistik. Dari tahun 1946-1949, A.K. Pringgodigdo menjadi Sekretaris Perdana Menteri Sjahrir. Hal itu mengantarkan A.K. Pringgodigdo dalam beberapa kegiatan, seperti Konferensi de Honde Veluwe di Belanda. Selanjutnya, A.K. Pringgodigdo juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Kemakmuran. Saat menjabat posisi tersebut, A.K. Pringgodigdo pernah terlibat dalam kegiatan Inter Asian Relations Conference di New Delhi India dan Konferensi Internasional tentang makanan di Singapura. (Departemen Penerangan 1950: 36).
Di masa awal kemerdekaan, A.K. Pringgodigdo juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet setelah masa Republik Indonesia Serikat. Sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI), ia berkarir di dunia politik pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Antara tahun 1949 sampai 1953 ia menempati beberapa posisi penting seperti Sekretaris Jenderal Delegasi R.I. pada Konferensi Meja Bundar, Sekretaris Jenderal Panitia Persiapan Nasional dan Sekretaris Jenderal Perutusan Penyerahan Kedaulatan di Amsterdam, dan Direktur Kabinet Presiden.
Bukan hanya aktif dalam politik dan pemerintahan, A.K. Pringgodigdo juga aktif menulis buku. Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkunagorosche Rijk, terbit tahun 1950, membahas aktivitas ekonomi di Mangkunegaraan. Sementara itu, Sedjarah Pergerakan Kemerdekaan Indonesia, terbit tahun 1950, memberikan gambaran umum, tentang upaya-upaya kaum pergerakan dalam mencapai cita-citanya.
Pembicaraan mengenai A.K. Pringgodigdo kembali ramai dilakukan berkaitan dengan keberadaan arsip A.K. Pringgodigdo di Nationaal Archief (Belanda) Den Haag, Belanda, yang memuat informasi mengenai jalannya sidang BPUPKI tentang dasar negara. Pada masa Orde Baru, Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 susunan Muhammad Yamin kerap dijadikan rujukan proses lahirnya Pancasila. Informasi yang terkandung di dalam buku tersebut banyak yang tidak akurat, bahkan ada upaya dari Yamin untuk menonjolkan dirinya dalam persidangan tersebut. Keberadaan Arsip A.K. Pringgodigdo yang kemungkinan besar berasal dari kakaknya, A.G. Pringgodigdo, merupakan dokumen penting yang merekam jalannya persidangan. Dokumen yang dimiliki sang kakak dianggap hilang setelah dipinjam Yamin yang membuat Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 satu-satunya rujukan. Kemungkinan besar, A.G. Pringgodigdo membuat beberapa dokumen yang salah satunya dikirim ke sang adik. Arsip sang adik itulah yang kemudian sampai ke Belanda. Sementara itu, arsip A.G. Pringgodigdo yang dipinjam Yamin ternyata masih ada, dan disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dalam koleksi Yamin (Kusuma dan Elson 2011, 199).
Apa yang dilakukan A.K. Pringgodigdo dalam menyimpan arsip proses persidangan BPUPKI menjadi sangat penting. Sebab, keberadaan arsip tersebut bisa merekonstruksi apa sebetulnya yang terjadi pada saat persidangan berlangsung.
Penulis: Gani Ahmad Jaelani
Instansi: Universitas Padjadjarana
Editor: Dr. Andi Achdian, M.Si
Referensi
Departemen Penerangan (1950) Kami Perkenalkan. Djakarta: Kementerian Penerangan R. I.
Gunseikanbu (2604/1944) Orang Indonesia jang terkemoeka di Djawa. Gunseikanbu.
Ingelson, John (1993) Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan, 1923-1928. Jakarta: Grafiti.
Kusuma, A. K. dan Elson, R. E. (2011) “A note on the sources for the 1945 constitusional debates in Indonesia”, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Vol. 167, No. 2-3, hal. 196-209).
Mrazek, Rudolf (1994) Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.