Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin dr. Adnan Kapau Gani. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa planning board atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.
Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin Mohammad Hatta ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan planning board Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).
Dalam perkembangannya di era pemerintahan Sukarno, upaya PPSE perlu penyempurnaan sehingga dibentuk Dewan Perantjang Negara pada 7 Januari 1952. Lembaga ini diketuai Ir. Djuanda dan bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional yang sehat, seimbang dalam jangka panjang (Kementerian Penerangan 1954: 535). Selanjutnya dibentuk Dewan Ekonomi dan Perentjanaan pada 6 Juni 1956 yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, yang bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional sesuai termaktub di UUDS RI, selain membuat planning jangka panjang pembangunan serta memberikan saran dan masukan ke Dewan Menteri (Mimbar Penerangan 1956:563).
Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat planning pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (Karya Wira Jati 1961:93) yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas Lembaga ini adalah membuat blueprint perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).
Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Memasuki penghujung Orde Lama tahun 1966, BAPPENAS mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak Orde Baru yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; Mimbar Penerangan 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan BAPPENAS untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Penulis: Mansyur
Instansi: Masyarakat Sejarah Indonesia
Editor: Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.
Referensi
Arsip Majalah Karya Wira Jati, Madjalah Resmi Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, No.1/1961, th ke 1.
Arsip Majalah Mimbar Penerangan edisi No.2-XV, 1965.
Arsip Majalah Mimbar Penerangan tahun ke VII No.1, edisi Djanuari 1956.
Arsip Naskah Symposium Pembangunan Ekonomi Daerah, diselenggarakan Fakultas Ekonomi USU, Medan, kerdja sama dengan KAMI, KASI dan ISEI tanggal 20-22 Agustus 1966.
Departemen Penerangan, 1957. Tanja Djawab Edisi 8. Djakarta : Departemen Penerangan.
Departemen Penerangan, 1966. 20 Tahun Indonesia Merdeka. Djakarta: Departemen Penerangan.
Ernan Rustiadi, dkk., 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kementerian Penerangan RI, 1959. Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya, 9 April 1957-9 April 1959, Penerbitan Chusus 46 Kabinet Karya: Djuanda, Hardi, Idham, Leimena.
Kementerian Penerangan, 1954. Kepartaian dan Parlementaria Indonesia. Djakarta: Kementerian Penerangan. hlm. 535
Latuconsina, Nurainy, 2016. “Rezim Politik Dan Problem Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. Populis, Volume 10 Nomor 2 Oktober.